PM Korea Selatan Meminta Pemerintah Pusat Memberikan Kelonggaran Pemerintah Daerah dalam Mengambil Kebijakan

(Perdana Menteri Han Duck-soo mengetuk palu untuk membuka Rapat Kabinet di Kantor Pemerintahan Sejong, Korea Selatan, pada 10 Januari 2023. Dokumentasi: Yonhap News)

SEOUL ㅡ Perdana Menteri Korea Selatan, Han Duck-soo, pada Selasa (10/1/2023) mendesak pemerintah pusat untuk membuat langkah-langkah guna memberi pemerintah daerah lebih banyak kelonggaran dalam mengejar kebijakan mereka sendiri.

"Meskipun bukan provinsi otonomi khusus, semua pemerintah daerah harus dapat mengambil inisiatif dalam melaksanakan kebijakan pembangunan daerah mereka dengan otonomi yang tinggi," kata Perdana Menteri Han dalam Rapat Kabinet yang diselenggarakan di Kantor Pemerintahan Sejong, Korea Selatan.

Dilansir dari Yonhap News, pernyataan Perdana Menteri Han yang disampaikan saat Rapat Kabinet membahas tentang apakah pemerintah pusat akan memberikan otonomi khusus kepada provinsi Gangwon dan Jeolla Utara.

Perdana Menteri Han mengatakan pemerintah pusat harus "meletakkan dasar bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kemampuan mereka sebagai mitra dalam menjalankan urusan negara."

Ekspor Korea Selatan diperkirakan akan mengalami penurunan 4,5% pada tahun 2023, disebabkan oleh perlambatan ekonomi global dan lemahnya harga chip.

Perdana Menteri Han meminta kementerian yang bersangkutan untuk melakukan upaya habis-habisan dalam menopang ekspor dan mempertahankan momentum pertumbuhan.

"Peran ekspor sangat penting dalam menghadapi krisis campuran." pungkasnya.

Reporter: Natasha Sheba Fatihah

Redaktur: Natasha Sheba Fatihah