Kisruh APBD, Pelayanan Posyandu di Kelurahan Lenteng Agung Terganggu

 

Sumber : Tribunnews.com

Jakarta - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2022 yang tidak tertata berdampak negatif terhadap program pengabdian kepada masyarakat seperti posyandu, pengasapan demam berdarah dengue, dan penyuluhan kesehatan. Selain dana talangan yang dipinjam dari Badan Layanan Umum Daerah, puskesmas menggunakan dana swadaya masyarakat untuk mengatasi masalah ini.

Salah satu penyelenggara acara, Wati, mengaku karena anggaran APBD yang disalurkan melalui kelurahan belum disalurkan, maka jumlah makanan tambahan untuk balita di posyandu harus dikurangi. Biaya tersebut diambil dari RW setempat untuk membayar biaya pemberian makanan tambahan kepada anak di bawah usia lima tahun, seperti kacang hijau, buah, susu, dan biskuit.

“Warga hampir tidak pernah mau memeriksa atau menimbang anaknya yang masih kecil jika tidak ada makanan tambahan. Kami kesulitan saat ini karena APBD kosong” Dan Wati.

Jumlah makanan tambahan yang diberikan pada balita lebih sedikit. Biasanya petugas posyandu memberi makan sekitar 70 balita, namun saat ini hanya 30 hingga 40 balita yang mendapat makanan tambahan. Menu makanan dibuat dengan sumber daya yang tersedia.

“Kami mengantisipasi agar APBD cepat diterima, membangkitkan kembali semangat warga sekitar untuk berwisata ke posyandu. Tentu saja, kalangan menengah ke bawah merupakan tempat mayoritas peserta posyandu berasal” ujar Wati.

“Warga hampir tidak pernah mau memeriksa atau menimbang anaknya yang masih kecil jika tidak ada makanan tambahan. Kami kesulitan saat ini karena APBD kosong”

Jumlah makanan tambahan yang diberikan pada balita lebih sedikit. Biasanya petugas posyandu memberi makan sekitar 70 balita, namun saat ini hanya 30 hingga 40 balita yang mendapat makanan tambahan. Menu makanan dibuat dengan sumber daya yang tersedia.

“Kami mengantisipasi agar APBD cepat diterima, membangkitkan kembali semangat warga sekitar untuk berwisata ke posyandu. Tentu saja, kalangan menengah ke bawah merupakan tempat mayoritas peserta posyandu berasal” ujar Wati.

Menurut Saiful Arif, warga, pengurus RW, dan donatur semuanya akan berkontribusi untuk keberlangsungan kegiatan. Kasudin Kesehatan Jakarta Selatan Sari Dita mengakui, dana untuk program posyandu diambil dari inisiatif penjangkauan APBD. Dana ini terutama digunakan untuk menyediakan makanan bergizi bagi balita dan lansia. Kelurahan mengalokasikan dana untuk operasional dan pertumbuhan bisnis. Sudin Kesehatan menerima Rp. 40 juta per tahun untuk pemantauan, evaluasi, dan pengembangan keterampilan staf. Di Jakarta Selatan, terdapat 824 posyandu.

“Aktivitas tidak boleh diganggu karena ini program yang dijalankan masyarakat untuk masyarakat. Kalau tidak ada dana APBD, bisa menggunakan dana swadaya,” lanjut Sari.

Reporter : Putri Ayu Anissa
Redaktur :  Myra Putri Nur Aini