Visi Capres Anies Baswedan: Transformasi Penegakan Hukum Menuju Keadilan

 

JAKARTA - Calon Presiden (CAPRES) Paslon 1 Anies Baswedan, menguraikan visi dan misinya pada tahap awal debat perdana Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, dengan salah satu fokusnya terkait aspek hukum. Anies Baswedan menyoroti pentingnya penegakan aturan hukum di Indonesia, dengan merinci bahwa penegakan hukum saat ini cenderung berlangsung sesuai dengan kepentingan pihak yang berkuasa.

Melalui media sosial Instagram @tvonenews terdapat unggahan  apresiasi yang menyatakan “Anies Dinilai Berani Terobos Area Penegakan Hukum Paling Rawan Dalam Debat Capres” postingan tersebut disebarluaskan dan mendapatkan 7.333 likes.

“Negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa dan kita tidak menginginkan itu terjadi,” ujar Anies saat debat capres perdana di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Terdapat sebanyak 698 komentar dalam unggahan @tvonenews yang menanggapi isi debat Anies Baswedan.

Salah satu komentar terlihat pada akun Instagram @teukuzuma yang mengatakan “Itulah… Anies itu mewakili keresahan kebanyakan masyarakat terkait buruknya penegakan hukum, demokrasi dan HAM di Indonesia. Masyarakat merasa suara keresahannya diwakili di forum resmi yang didengan banyak kalangan dan itu bagus sekali, Maju Terus Pak! AMIN!!!”. Komentar tersebut menarik perhatian pengguna lainnya dan mendapatkan 321 likes.  

Pada masa kini, sistem hukum beroperasi tidak dengan optimal. Anies menekankan bahwa hukum perlu diposisikan sebagai pijakan utama dalam menciptakan rasa keadilan. Hal ini harus menjadi landasan yang teguh bagi pihak yang memegang kendali kekuasaan.

“Yang terjadi banyak aturan ditekuk sesuai kepentingan yang sedang memegang kekuasaan, apakah ini diteruskan? tidak. " Lanjut Anies dalam debatnya.

Penegakan hukum diperlukan untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang status atau kedudukan, diperlakukan secara adil di mata hukum. Ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan mendukung prinsip-prinsip keadilan. Dengan demikian, penegakan hukum bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga fondasi yang mendukung berfungsinya sistem sosial dan kehidupan berdampingan di dalam suatu masyarakat. (au)

Reporter : Aufa Atiqa Lubis (203516516032)

Redaktur : Friska Sabrina (203516516372)