Bencana Banjir Dijadikan Sebagai Komoditas Politik

Bencana Banjir Dijadikan Sebagai Komoditas Politik

     Sabtu, 27 Juni 2020 23.09 WIB

Sejumlah warga mengevakuasi korban yang terendam banjir di Jl. Raya Pondok Gede, Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (1/1/2020). Luapan air Kali Baru sebabkan wilayah Kramat Jati terendam hingga sebahu orang dewasa.(KOMPAS.com/M ZAENUDDIN)

Jakarta-Banjir yang terjadi di wilayah DKI Jakarta ramai diperbincangkan di lini masa media sosial. Tak hanya soal peristiwanya, tetapi juga soal janji-janji politik para politikus untuk mengatasi persoalan tersebut.

Dilansir dari KOMPAS- Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menyayangkan persoalan banjir justru menjadi komoditas politik yang digunakan oleh masing-masing kubu untuk membela junjungannya atau menyerang lawan politik.

"Para pendukung fanatik saya pikir perlu diedukasi bahwa kontestasi pilpres ini bukan pertarungan hidup dan mati. Sampai sekarang masih saling meremehkan, politik menjatuhkan," kata Pangi kepada Kompas.com, Kamis (2/1/2019). "

Salah satu janji yang kembali diunggah di media sosial yaitu terkait pernyataan Presiden Joko Widodo saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Saat itu, Jokowi menyatakan, banjir yang ada di Jakarta merupakan kiriman dari wilayah Puncak, Jawa Barat dan adanya persoalan di 13 sungai yang melintasi ibu kota dan menjadi wewenang pemerintah pusat.

Selain itu, ada pula video pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat berkampanye pada Pilkada DKI 2017 lalu.

Saat itu, Anies menyatakan, bahwa hujan yang turun dari langit harus dimasukkan ke dalam tanah, dan bukan dialirkan ke laut melalui gorong-gorong raksasa karena melawan sunatullah.

Pangi mengingatkan agar pendukung kedua belah pihak dapat sportif dan saling mendukung dalam upaya penanganan banjir yang terjadi.

"Tidak elok menjadikan banjir sebagai komoditas politik. Ini saatnya untuk bersatu. Dan tradisi ini sudah dicontohkan Jokowi-Prabowo, tapi mengapa masyarakat, pendukung, dan elite politik yang lain belum siap?" kata dia.

Menurut Pangi, banjir tidak semestinya dijadikan politik mengingat masyarakat benar-benar sengsara akibat bencana ini.

Apalagi, pembicaraan politik yang dilakukan itu tidak jauh dari ungkapan kebencian. "Kasihan saja melihat masyarakat yang susah menghadapi bencana banjir," ucap Pangi.

"Justru antara pendukung masih belum bisa lepas dari politik kebencian sisa kontestasi elektoral pilpres dan pilkada. Politik saling menjatuhkan tidak baik, menjadi benalu bagi kedewasaan politik kita," ujar dia.

 

Reporter : Handika  Maulana Iqbal

Redaktur : Handika Maulana Iqbal