PDIP Nilai Pengesahan RUU Terorisme Setengah Hati

 Anggota Komisi I dari Fraksi PDIP Demaianus Ijie saat diwawancarai Wartawan

Jakarta – Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jimmy Demianus Ijie menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Terorisme yang telah disahkan masih setengah hati dan terkesan mementingkan kepentingan Konstituen dari pada kepentingan Bangsa dan Negara.

“Undang-Undang Anti Terorisme ini masih separuh hati atau tidak sungguh-sungguh memberantas terorisme” ujar Jimmy setelah rapat paripurna DPR RI, di Senayan Jakarta, Jumat (25/5).

Jimmy menyebut pengesahan RUU Terorisme belum mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dan terkesan mementingkan kepentingan politik. “Ini kan cuma ketakutan kehilangan konstituen, jadi belum ada niat mengutamakan keamanan negara, sebab terlanjur ada Tagar #2019gantipresiden,” kata Jimmy kepada wartawan.

Selain itu, jimmy mengatakan ada sikap diskriminasi antara Separatisme dan Terorisme dalam hal penindakan. Sebab Separatisme tidak diberlakukan HAM namun Terorisme masih diberlakukan. “Separatisme dan Terorisme itu sama, yaitu sama-sama membahayakan keamanan negara. Tetapi kenapa beda perlakuannya. Pelaku separatis disiksa, dibunuh,  dan mengabaikan HAM nya, sementara pelaku teroris diberlakukan  HAM nya.” Jelasnya.

Lebih detail Jimmy mengungkapkan, ada oknum tertentu atau sekelompok orang yang ingin menciptakan paham baru dan merusak kesatuan dan persatuan, namun masih dibela mati-matian dengan mempergunakan alasan HAM.

Hal lain yang membuat Jimmy kecewa adalah tidak dilibatkannya Badan Intelijen Negara (BIN) di dalam UU untuk memberantas aksi Terorisme. “Kenapa BIN sebagai unsur instrumen tidak dilibatkan dalam UU Terorisme? Padahal, jelas-jelas peran Intelijen sangat dibutuhkan karena mereka mempunyai data dan mengetahui gerak-gerik para teroris,” ucap Legislator asal Papua Barat ini.

Dia menambahkan, upaya pencegahan sudah cukup baik karena melibatkan TNI, namun pencegahan tidak maksimal jika TNI tidak memiliki data dan seharusnya BIN di ikut sertakan serta tidak dibatasi.

“Tak heran jika aksi terorisme belakangan ini kita sering kali menyalahkan intelijen yang tidak punya data sehingga satu sama lain saling menyalahkan,” pungkas Jimmy.

Jurnalis  : Dimas Wijaksono

Editor    : Fajarudin