MPR : GBHN Masih dalam Tahap Penyusunan

Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Foto : Yuni)

CYBER UNAS, JAKARTA – Garis-Garis Besar Haluan Negara memasuki tahap awal penyusunan. MPR mengatakan haluan negara merupakan kebutuhan nasional untuk tercapainya cita-cita negara. Hingga saat ini (25/5), MPR RI sedang membuat rumusan haluan negara bersama dengan DPR RI.

"GBHN dihidupkan lagi itu karena dorongan dari masyarakat, karena kan tugas MPR itu menyerap aspirasi masyarakat," ujar Amirrudin, Staff Pengadministrasian dan Hubungan Antar lembaga Biro Humas MPR RI, Jum'at (25/5). Amirrudin menambahkan selain dorongan dari masyarakat, dorongan lain didapat dari partai politik seluruh fraksi DPR RI. Hal ini semakin  meyakinkan MPR RI bahwa Indonesia membutuhkan haluan negara.

 Bentuk GBHN nantinya akan berupa naskah yang berisi visi misi negara yang akan dimuat dalam UUD 1945. MPR RI bersama dengan DPR RI mengupayakan adanya Amandemen terbatas pada UUD 1945 guna merealisasikan GBHN. DPR RI membantu MPR dalam penyusunan isi GBHN. Hal ini dilakukan karena DPR RI adalah representasi dari masyarakat, maka isi dari haluan negara harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

     GBHN disusun untuk jangka waktu yang panjang serta bersifat global. Tidak seperti Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang hanya berlaku lima tahun kepemimpinan presiden saja.  Hal ini dinilai tidak efektif untuk suatu tujuan negara. Ketika presiden diganti, maka akan diganti pula haluan negara.

       Amirrudin menyatakan visi misi negara yang tertuang dalam GBHN harus dicapai oleh presiden yang memimpin. Presiden harus menaati setiap butir visi misi dalam GBHN. "Semua Presiden diwajibkan untuk menjalankan GBHN dan mencapai target atau tujuan dari haluan negara," ujar Ammirudin saat diwawancarai, Jum'at (25/5).  Amirrudin menambahkan, nantinya jika presiden tidak mencapai tujuan dari GBHN maka saat sidang paripurna MPR RI maka harus ada pertanggungjawaban dari presiden. Selanjutnya haluan negara yang belum tercapai akan dilanjutkan oleh presiden periode berikutnya.

     Mengingat situasi politik yang sedang memanas, MPR RI tidak ingin terburu-buru dalam merampungkan GBHN di tahun ini. "Untuk target sendiri sih kita ingin secepatnya rampung, tapi kalau dilihat secara kacamata politik yang lagi memanas gini mungkin lebih baik kalau GBHN dirampungkan nanti setelah Pemilu Presiden 2019," ujar Amirrudin, Jum'at (25/5).

Jurnalis :  Yuni Roismawati Fatma

Editor    :  Nadia Ananda Putri