Pandu Riono: Sejak Mei, Anies Mengusulkan Pengetatan Ke Pusat, Tapi Di Tolak

PANDU RIONO: SEJAK MEI, ANIES MENGUSULKAN PENGETATAN KE PUSAT, TAPI DITOLAK

https://twitter.com/drpriono1/status/1411229797875732489?s=20

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyarankan kepada pemerintah pusat untuk memperketat pada akhir Mei, menurut Pandu Riono, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia. Namun, pemerintah pusat menolak rencana tersebut, yang didasarkan pada proyeksi peningkatan kasus COVID-19.

"Akhir Mei, setelah mendengar dari Tim Pandemi @fkmui tentang kemungkinan lonjakan, @aniesbaswedan menyarankan kepada pemerintah pusat agar Jawa-Bali diperketat semaksimal mungkin." Namun karena terkendala isu ekonomi, ditolak. "Ada KPC-PEN, tapi yang terlintas di pikiran hanya PEN," kata Pandu Riono, Senin (5/7/2021) di akun Twitter-nya.

Pandu telah mempersilahkan tweetnya untuk dikutip oleh detik.com, dilansir dari detik.com. Pandu mengatakan tim epidemiologi telah terlebih dahulu mengusulkan pengetatan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Ini sesuai dengan peningkatan kasus COVID-19 yang terjadi setelah Idul Fitri.

"Jika bukan awal Juni atau akhir Mei, maka itu bukan waktu yang tepat. Seperti yang saya masukkan di akun Twitter saya memiliki grafik yang mirip dengan ini. Jika saya hitung, ada kemungkinan yang masuk akal itu akan melonjak secara signifikan pada bulan Juni. 

Jadi mulai sekarang harus dimulai pengetatannya, kalau tidak salah saat itu akhir Mei," kata Pandu saat dihubungi, Senin (5/7/2021).

Pandu mempresentasikan ide tersebut kepada Anies dan Budi Gunadi menjelang akhir Mei 2021, berdasarkan kajian tim epidemiologi. Itu juga dikirim ke pemerintah pusat oleh Anies dan Budi. Pandu memberikan data kenaikan grafik dan perkiraan lonjakan kasus setiap minggunya.

Akibatnya, kami memperkirakan lonjakannya moderat karena ada varietas baru dan lebih banyak orang yang pulang kampung tahun ini daripada tahun lalu. Kemudian, setelah melihat kenaikan di Jawa Tengah (Kudus), dan Jawa Timur (Bangkalan), saya mengajukannya beberapa kali. Hampir setiap minggu, saya tunjukkan grafiknya kepada Menteri Kesehatan dan Pak Anies untuk melihat apakah akan meningkat lagi," tambah Pandu.

Anies dan Budi Gunadi diberikan masukan dari Pandu untuk segera diperketat karena diperkirakan akan terjadi peningkatan kasus pada Juni, menurut Pandu. Dia juga memeriksa kapasitas rumah sakit, yang bisa saja penuh.

"Kami akan mencoba, jawab Menteri Kesehatan, dan kami biasanya menyampaikan permintaannya... 'Oh tidak, belum... kami akan mengusahakannya nanti,'. Bagaimanapun, tiap minggu demi minggu akan terus berjalan, dan setiap minggu saya akan menghasilkan grafik pandemi yang baru," jelasnya.

"Ini lonjakan yang sangat tinggi, rumah sakit bisa runtuh." tambah Pandu.

Di sisi lain, Pandu mengaku kaget saat prakiraan wabah COVID-19 kini sudah wajar, padahal prakiraan tersebut sudah disampaikan kepada pemerintah saat itu. Namun, dia mengaku tidak senang ketika Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengklaim pemerintah tidak memperkirakan lonjakan kasus COVID-19.

"Ya, saya terkejut, tetapi saya juga terkejut dengan ramalan saya sendiri, yang tidak saya harapkan dan yang sebenarnya bisa dihindari. Tadinya saya simpan dalam hati, tapi pas Pak Luhut bicara, kami tidak tahu... Saya merasa kecewa. Pernyataan Pak Luhut membingungkan. Akhirnya saya men-tweetnya," jelasnya.

"Bagaimanapun, skenario terburuk telah diramalkan. Kami khawatir tentang kemungkinan itu terjadi. Wah, di Kudus, 80% dari temuan pengurutan gen-nya adalah Delta. Karena Delta tidak dapat dianggap sebagai hal lain, ini akan menjadi peningkatan yang signifikan. Lebih dari dua kali lipat dalam waktu yang lebih singkat. Itu sebabnya rumah sakit ingin ekspansi bagaimanapun tidak ada yang bisa sanggup melakukannya," jelasnya.

Pandu mengaku prihatin dengan hasil pertemuan itu dengan Menteri Kesehatan dan Anies. Namun, meski demikian, kedua belah pihak mengklaim bahwa pemerintah pusat belum menyetujui usulan pengetatan tersebut.

"Biasanya ada peringatan publik kan, ya? Jadi saya kirim ke Gubernur dan Menteri Kesehatan lagi dengan WA, lalu saya juga memberikan pesan pribadi." Menurut Pandu, mereka mengatakan belum menerima (yang bilang belum diterima) baik setelah pertemuan.

"Saya bertanya, 'Mereka menolak memberi tahu saya.' Bagaimana dengan hasil rapat kabinet, saya mendengar Pak Anies dipanggil oleh Pak Jokowi?' "Ya, masih tidak bisa," jawabnya.

Akhirnya, pemerintah setuju untuk menerapkan PPKM darurat di Jawa dan Bali dari 3 hingga 20 Juli. Namun, Pandu mengklaim kebijakan itu terlambat karena lonjakan kasus dan rumah sakit yang kelebihan beban.

"Bagaimana orang bisa begitu terlambat? Sudah sebulan?" Ya enggak.. baru diadakan tanggal 3, makanya mundur," jelasnya.

Gugus Tugas COVID-19, pada bagiannya, belum menanggapi pernyataan itu.

Sumber Tulisan: 1. //twitter.com/drpriono1/status/1411229797875732489?s=20

2. https://news.detik.com/berita/d-5631491/pandu-riono-anies-usul-pengetatan-sejak-mei-ke-pusat-tapi-ditolak?tag_from=news_mostpop

Redaktur: Miftahul Rahman Sutrisno

Reporter: Miftahul Falah