Kementerian Dalam Negeri Jepang Melakukan Survei Tentang Kesehatan Mental Pegawai Negeri

foto: kokujapan.com

JEPANG - Jepang telah meluncurkan survei dalam skala besar mengenai berapa banyak pegawai negeri sipil yang mengambil cuti karena masalah kesehatan mental dan apa yang sedang dilakukan untuk mencegah masalah tersebut, yang meliputi semua pemerintah daerah di 47 prefektur dan 1.741 kota.

Dilansir dari the-japan-news.com (18/07/2021), banyak karyawan di pemerintah daerah mengambil cuti dengan alasan masalah kesehatan mental. Setelah dianalisa melalui hasil survei, Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi berharap dapat menyusun langkah-langkah efektif pada akhir tahun anggaran ini.

Sebagai target survei yaitu pegawai negeri sipil kecuali petugas polisi, dan petugas pemadam kebakaran meminta pemerintah daerah untuk menunjukkan jumlah pegawai yang mengambil cuti karena masalah kesehatan mental selama satu minggu atau lebih pada tahun 2020. Pertanyaan yang akan diajukan yaitu, menanyakan tentang jenis kelamin, usia, departemen kerja setiap karyawan, dan apakah mereka telah mencari bantuan sebelum mengambil cuti.

Menurut hasil tahun 2019, jumlah karyawan yang mengambil cuti selama satu bulan atau lebih karena masalah kesehatan mental adalah 1.643 per 100.000, atau 1,64% dari total. Ini lima kali lipat tingkat survei 1999, yaitu 327, atau 0,32% dari total.

Keputusan kementerian ini termasuk mendesak karena untuk melindungi kesehatan mental semua pegawai pemerintah daerah, dan memulai survei komprehensif pada bulan ini. Menurut laporan kementerian, pada tahun 2020 ada sekitar 2,76 juta pegawai kota dan prefektur, termasuk guru, polisi, dan pemadam kebakaran. Ini merupakan penurunan sekitar 520.000 dari puncaknya sekitar 3,28 juta pada tahun 1994.

Sebaliknya, menurut Badan Kepegawaian Nasional, 4.186 atau 1,51% dari semua pegawai pemerintah pusat mengambil cuti selama satu bulan atau lebih karena masalah kesehatan mental pada tahun 2019. Ini adalah jumlah dan persentase tertinggi dalam 10 tahun terakhir.

Prof. Hajime Ota dari Doshisha University, pakar sistem kepegawaian, yang dikutip dari the-japan-news.com mengatakan, “Berbagai pekerjaan yang harus dilakukan pemerintah daerah tidak berkurang, dan mereka tertinggal dari sektor swasta dalam hal penggunaan IT dan cara lain untuk bekerja lebih efisien. Lingkungan tempat kerja menjadi lebih menuntut. Penting untuk menganalisis dengan cermat jenis masalah apa yang menjadi ciri khas setiap kelompok usia dan posisi, serta menerapkan informasi ini ke tindakan kesehatan mental.”

Reporter: Novi Rahayu Ferdianingsih

Redaktur: Annisaa Rahmah