Inggris Akan Segera Cekal Huawei dari Jarigan 5G

Logo dan nama Huawei, perusahaan yang bergerak dibidang teknologi informasi dan jaringan (Foto: Huawei. ©androidauthority.com)

Inggris Akan Segera Cekal Huawei dari Jarigan 5G

PAYAKUMBUH - Inggris akan segera menghentikan penggunaan peralatan dan teknologi milik Huawei dalam jaringan 5G pada tahun ini. Penghapusan itu berdasarkan prediksi dari berbagai orang jika Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, akan menimbang-nimbang menghapus Huawei dari jaringan 5G.

Dikutip detikINET dari Reuters, Senin (6/7/2020) berdasarkan dari laporan The Telegraph petinggi pemerintahan telah menyusun proposal untuk menghentikan pemasangan peralatan Huawei dalam jaringan 5G dalam waktu enam bulan, dan mempercepat penarikan teknologi yang sudah dipasang. Langkah itu berdaasarkan atas penilaian ulang dari  National Cyber Security Centre GCHQ, tentang risiko pengintaian ditimbulkan perusahaan China tersebut.

Laporan disiapkan oleh National Cyber Security Centre GCHQ menyimpulkan bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap Huawei akan memaksa perusahaan itu untuk menggunakan teknologi yang tidak dipercaya. Para pejabat Inggris lantas menyusun jadwal pencopotan komponen Huawei yang sudah terpasang pada jaringan 5G.

Juru bicara Johnson sebelumnya mengatakan, bahwasannya pemerintah Inggris akan menyelesaikan ulasan tentang implikasi dari sanksi baru AS terhadap Huawei. Sanksi tersebut bertujuan memotong akses Huawei ke produsen chip AS.

Johnson sendiri sebelumnya sempat menyetujui partisipasi Huawei dalam pengadaan 5G di Inggris pada Januari lalu dengan beberapa syarat. Huawei tidak boleh ikut membangun bagian inti jaringan 5G Inggris, Huawei dilarang di beberapa lokasi geografis yang sensitif.

Pelarangan partisipasi Huawei dalam jaringan 5G Inggris mengikuti kebijakan dari pemerintah Amerika Serikat. Sebelumnya Amerika sendiri telah mewanti-wanti sekutunya seperti Inggris dan India untuk tidak menggunakan peralatan Huawei dalam jaringannya. Di Amerika Huawei telah masuk kedalam daftar hitam pemerintah pada Mei 2019 dimasukkan ke dalam entity list.

Reporter : Gilang Permata Indah

Redaktur : Fiolita Dwina A