![]() |
sumber : thsun.co.uk |
Jakarta, 21 Desember 2024 - Lebih dari 1.000 pelanggar seks di Inggris dan Wales telah dibebaskan setelah setuju untuk mengikuti program kursus yang diperkenalkan oleh pemerintah, yang memicu kemarahan publik. Kebijakan ini, yang pertama kali diusulkan oleh Partai Buruh, bertujuan untuk memberikan kesempatan rehabilitasi bagi pelanggar, namun banyak yang menganggapnya sebagai bentuk "keadilan lunak" yang tidak memadai untuk kejahatan serius seperti pelecehan seksual.
Statistik yang dikutip dari media The Sun menunjukkan bahwa jumlah pelanggar yang terlibat dalam program ini meningkat secara signifikan, dari 278 kasus pada tahun pertama pelaksanaannya pada tahun 2019 menjadi lebih dari 1.000. "Kebijakan ini meremehkan dampak dari kejahatan seksual dan dapat membahayakan masyarakat," kata salah satu kritikus yang dikutip dari The Sun.
"Program ini dirancang untuk membantu pelanggar memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mendorong perubahan perilaku," menurut Menteri Dalam Negeri Sajid Javid yang dikutip dari The Sun. Namun, banyak orang tua dan aktivis hak anak merasa bahwa memberikan kesempatan kedua kepada pelanggar seks adalah langkah yang salah dan dapat mengancam keselamatan anak-anak.
Kemarahan publik semakin meningkat ketika laporan tentang kasus-kasus pelecehan yang tidak terduga muncul, menunjukkan bahwa beberapa pelanggar kembali melakukan kejahatan setelah menyelesaikan kursus. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas program rehabilitasi dan apakah pendekatan ini benar-benar melindungi masyarakat dari pelanggar yang berulang.
Kemarahan publik berlanjut, hingga banyak yang menyerukan perlunya reformasi kebijakan untuk memastikan bahwa mereka yang melakukan kejahatan seksual menerima hukuman yang setimpal.
Reporter : Rendy Gagak Dian S.
Redaktur : Ade Apriliandhika
Tidak ada komentar:
Posting Komentar