 |
| sumber : Tiktok |
Jakarta - 29 Desember 2024, Pemimpin Partai Buruh, Sir Keir Starmer, kembali menuai kritik tajam setelah keputusannya untuk membatalkan skema deportasi Rwanda yang kontroversial. Kebijakan ini awalnya diperkenalkan oleh pemerintah Konservatif untuk menangani masalah imigrasi ilegal, dengan biaya signifikan yang ditanggung oleh pembayar pajak Inggris.
Namun, keputusan Starmer kini memicu kemarahan baru setelah muncul laporan bahwa Jerman sedang mempertimbangkan untuk menggunakan fasilitas di Rwanda yang telah dibangun dengan dana dari Inggris. Kritikus menilai langkah tersebut sebagai bentuk pemborosan uang pembayar pajak dan memperlihatkan kelemahan dalam kebijakan imigrasi Partai Buruh.
Seorang juru bicara oposisi Konservatif mengatakan, “Starmer tidak hanya membatalkan kebijakan yang dirancang untuk melindungi perbatasan Inggris, tetapi kini uang pajak rakyat kita justru berpotensi menguntungkan negara lain.”
Starmer sebelumnya menyebut skema deportasi Rwanda sebagai “tidak manusiawi dan tidak efektif.” Ia berjanji akan mengutamakan solusi yang lebih berfokus pada kerja sama internasional untuk menangani krisis migrasi global. Namun, kritik dari berbagai pihak, termasuk dari dalam partainya sendiri, menyoroti kurangnya alternatif yang jelas.
Sementara itu, pemerintah Jerman dikabarkan tertarik memanfaatkan fasilitas yang telah dibangun di Rwanda, meskipun belum ada konfirmasi resmi. Langkah ini menambah tekanan terhadap Starmer, yang dinilai gagal mempertahankan investasi besar Inggris dalam kebijakan sebelumnya.
Debat mengenai masa depan kebijakan imigrasi Inggris diperkirakan akan semakin memanas menjelang pemilu mendatang, dengan Partai Konservatif berencana menjadikan isu ini sebagai salah satu fokus utama kampanye mereka.
Reporter : Fatya Yuniska
Redaktur : Ade Apriliandhika
Tidak ada komentar:
Posting Komentar