Korea Selatan menghadapi krisis politik yang semakin dalam setelah Presiden Yoon Suk-yeol diberhentikan oleh parlemen pada 4 Desember 2024. Pemecatan ini dipicu oleh kebijakan darurat militer kontroversial yang dideklarasikan Presiden Yoon sehari sebelumnya. Langkah tersebut memicu protes besar-besaran dan memperdalam ketidakstabilan politik di salah satu negara demokrasi terbesar di Asia.
Darurat Militer yang Kontroversial, Presiden Yoon Suk-yeol mendeklarasikan darurat militer dengan alasan ancaman keamanan nasional yang mendesak. Namun, tindakan ini dianggap berlebihan oleh banyak pihak, termasuk parlemen dan kelompok masyarakat sipil. Banyak yang menilai langkah ini sebagai upaya untuk mempertahankan kekuasaan di tengah tekanan politik yang semakin meningkat. Parlemen Korea Selatan yang didominasi oposisi langsung mencabut status darurat militer hanya dalam waktu 12 jam. Ini menunjukkan ketegangan politik yang tajam antara kekuasaan eksekutif dan legislatif.
Deklarasi darurat militer memicu kemarahan publik. Ribuan warga Korea Selatan turun kejalan di Seoul, Busan, dan kota-kota lainnya dengan membawa spanduk bertuliskan “Demokrasi untuk Korea” dan “Hentikan Otoritarianisme.” Demonstrasi ini menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah modern Korea Selatan, mencerminkan ketidakpuasan yang meluas terhadap Presiden Yoon.
Pemecatan Presiden Yoon Suk-yeol keputusan parlemen untuk memberhentikan Presiden Yoon menjadi klimaks dari krisis politik ini. Pemecatan dilakukan atas dasar tuduhan pelanggaran konstitusi dan penyalahgunaan kekuasaan. Saat ini, Mahkamah Konstitusi sedang meninjau keputusan parlemen tersebut. Jika disahkan, pemilihan Presiden baru akan digelar untuk menentukan pemimpin selanjutnya.
Krisis politik ini berdampak signifikan pada ekonomi Korea Selatan. Pasar saham anjlok, dan investor asing mulai menarik modal mereka, menciptakan ketidakpastian ekonomi yang lebih dalam.
Secara internasional, negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan China menyatakan keprihatinan atas situasi ini. Stabilitas politik Korea Selatan sangat penting bagi kawasan Asia Timur, terutama mengingat hubungan negara ini dengan Korea Utara. Sebagai salah satu mitra dagang Korea Selatan, Indonesia turut memperhatikan krisis ini. Potensi gangguan pada rantai pasok produk elektronik dan otomotif Korea Selatan ke Indonesia menjadi salah satu perhatian utama.
Krisis politik ini menjadi ujian besar bagi demokrasi Korea Selatan. Pemecatan Presiden Yoon membuka peluang untuk pemulihan demokrasi, tetapi tantangan ke depan tetap besar. Warga Korea Selatan berharap stabilitas segera pulih melalui proses politik yang damai dan konstitusional.
Sumber:
1. Yonhap News – “Parliament Passes Impeachment Against President Yoon.”
Link: https://en.yna.co.kr/view/AEN20241216000300315
2. The Korea Times – “South Korea Faces Political Turmoil Amid Military Rule Controversy.”
Reporter: Gaizka Amalia Fadil
Redaktur: Febiyana Pratiwi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar