Komisi VII DPR RI Menggelar Diskusi Terkait Transformasi Energi

(Source: Aldi)

Jakarta, (28/04) - Anggota DPR RI Komisi VII Setya widya Yuda menggelar diskusi terbuka untuk umum yang bertema "Transformasi energi fosil terbaru untuk masa depan Indonesia", pada pukul 15.00  sore tadi didalam gedung nusantara 3 DPR RI. Diskusi yang berlangsung selama 2 jam ini memberikan pemikiran yang mutakhir mengenai transformasi energi baru yang terbarukan terkait regulasi energi yang tidak berjalan  dengan baik. 

Diskusi ini juga membahas sumber daya energi Indonesia yang selalu terikat dengan isu strategis misalnya bagaimana kita tidak hanya mengambil reserve, tetapi juga mengelola energi dengan baik dan bijaksana, terutama fosil", Ujar Fauzi Imron selaku pembicara diskusi dari SKK Migas. Menurut Politisi Bob Sulaiman Efendi "Didalam pembaharuan energi, Indonesia akan selalu dikaitkan dengan beberapa pertanyaan fundamental "energi murah tapi bersih atau energi murah tapi kotor".

"Oleh karena itu dijaman yang serba mutakhir saat ini Indonesia harus membuat energi yang terbaru dengan cara PLN harus berfokus kepada transmisi misalnya PLN harus membuat transmisi listrik seperti jalan toll dimana setiap daerah yang masuk listrik harus wajib bayar", tegas Bob dalam diskusi. Cara seperti itulah yang membuat Indonesia agar tidak tertinggal oleh negara lain. 

Tak hanya itu, masalah geografis khususnya Undang Undang (UU) Hutan yang sudah ada dan belum berjalan dengan baik juga menjadi masalah dalam transformasi energi, dimana Undang-Undang ini harus direalisasikan pemerintah dengan baik dan massif khususnya, daerah-daerah yang masih bermasalah dalam sumber daya energi listrik.

Menurut Bob Sulaiman, "bahwasanya adanya negara yaitu adanya energi listrik yang layanannya harus dikelola sebagai hak dan komoditas. Sementara pemerintah pusat kini sibuk mengurusi penerangan, sehingga pertumbuhan PLN hanya berfokus pada penerangan dan tidak fokus pada energi listrik yang terbarukan yang dapat masuk ke daerah-daerah terpencil di Indonesia.

Dengan kondisi seperti ini, pemerintah harus  mendiversifikasi sumber daya energi yang selama ini tergantung dari energi fosil menuju ke energi terbaru Secara fiskal, menurut komisi VII DPR RI Setya Widya Yuda, "sejak 10 tahun terakhir APBN kita telah mengeluarkan dana sebesar Rp 2.600 triliun untuk memberikan subsidi pada energi fosil, yang tentunya suatu saat akan habis. Oleh karena itu APBN kita harus berlaku serius dalam mengalokasikan jumlah yang baik untuk membangun energi baru agar energi listrik dapat merata disetiap daerah". (Aldi Rinaldi)